Kode Paket 25062099
Nama Paket Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Kp. Koper - Miyabon Ds. Lamaran Kec. Binuang Paket Batal
Alasan Pembatalan Peserta Menawar dibawah 80% harga HPS
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
34532650 Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Jalan Lingkungan) Jl. Kp. Koper - Miyabon Ds. Lamaran Kec. Binuang APBD
 Konsolidasi ? Tidak
Tanggal Pembuatan 23 Juni 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD Pemerintah Daerah Provinsi Banten
Satuan Kerja DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 190.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 189.939.727,92
Jenis Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Jl. Kp. Koper - Miyabon Ds. Lamaran Kec. Binuang - Serang (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB Yang Masih Berlaku
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan SI 003 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak Tahun 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan aktaperubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta